Layarnusantaranews.com, Samarinda - Kondisi jalan Simpang Kaliorang–Jembatan Ronggang yang rusak dan rawan kecelakaan menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah provinsi didesak memprioritaskan perbaikan ruas tersebut dalam penyusunan APBD 2027.
Pasalnya, kerusakan jalan berupa lubang dan longsor di sejumlah titik dilaporkan telah berulang kali memicu kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa. Padahal, jalur tersebut menjadi akses penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat Sangkulirang dan wilayah sekitarnya, termasuk penghubung antardesa menuju Kabupaten Berau.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai perbaikan jalan tersebut semestinya menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Terlebih, ruas Simpang Kaliorang–Jembatan Ronggang telah berstatus jalan provinsi sejak mengalami penurunan status dari jalan nasional pada 2022.
Berdasarkan hasil konsultasinya dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, perubahan status tersebut berkaitan dengan pergeseran fungsi akses menuju Pelabuhan Maloy lama serta penataan kawasan nasional.
Dengan perubahan status itu, tanggung jawab penanganan jalan kini berada di tangan Pemprov Kaltim.
“Namun, penurunan status jalan tidak boleh berarti penurunan perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Justru Pemprov Kaltim harus mengambil tanggung jawab penuh atas kewenangan tersebut," tegas Agusriansyah saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Legislator daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau itu mengatakan, kondisi jalan yang membahayakan pengguna harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah belanja daerah.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya berpegang pada pembagian kewenangan administratif. Status jalan provinsi harus diikuti dengan tanggung jawab nyata melalui pengalokasian anggaran pemeliharaan dan perbaikan.
Karena itu, dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ia mendorong agar perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim ditempatkan sebagai prioritas dalam APBD 2027.
"Daripada sibuk membiayai jalan nonstatus atau infrastruktur di luar kewenangannya, Pemprov Kaltim harus fokus menyelesaikan infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan sampai Pemprov Kaltim buta dan tuli terhadap kondisi jalan Simpang Kaliorang–Jembatan Ronggang,” serunya.
Sorotan tersebut muncul di tengah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) APBD Kaltim 2027 yang telah mencapai kesepakatan.
Dalam proses pembahasan itu, sejumlah proyek dengan skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) yang sebelumnya masuk perencanaan strategis dikabarkan tidak lagi terakomodasi dalam draf anggaran.
Agusriansyah menilai perubahan arah penganggaran harus disertai penjelasan yang transparan dan pertimbangan skala prioritas yang terukur. Rasionalisasi anggaran, menurutnya, tidak boleh mengesampingkan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Ia mengingatkan agar keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan jalan-jalan yang telah menjadi kewenangannya.
"Jangan sampai penurunan status jalan berakibat pada penurunan kualitas pelayanan dan keselamatan masyarakat. Kewenangan adalah tanggung jawab, bukan sekadar status administratif," pungkasnya. (Adv)