Langsung ke konten
Terkini

RTRW Kaltim Molor hingga 2028, DPRD Soroti Kepastian Hukum Investasi

Layarnusantaranews.com, Samarinda - Penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Timur (Kaltim) yang ditargetkan rampung pada Desember 2028…

R

4 jam yang lalu

3 menit baca 0 0
RTRW Kaltim Molor hingga 2028, DPRD Soroti Kepastian Hukum Investasi
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (Ist)

Layarnusantaranews.com, Samarinda - Penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Timur (Kaltim) yang ditargetkan rampung pada Desember 2028 dinilai terlalu lama. Rentang waktu tersebut dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investasi dan pemanfaatan ruang di daerah.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mempercepat tahapan penyusunan hingga penetapan peraturan daerah (perda) RTRW. Menurutnya, dinamika pembangunan dan investasi yang terus berjalan membutuhkan kepastian regulasi tata ruang.

Hal tersebut disampaikannya dalam konsultasi publik pertama perubahan RTRW Kaltim. Ia menilai, revisi yang dilakukan menyusul perubahan batas wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), perkembangan regulasi nasional, serta kebutuhan pembangunan daerah seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu lebih singkat.

“Kalau kita melihat skema tahapan penetapan Perda RTRW baru ditargetkan rampung pada Desember 2028. Jadi, ada waktu hampir tiga tahun. Menurut saya, jangka waktu itu terlalu lama dan berisiko memunculkan ketidakpastian hukum bagi investasi di Kaltim,” ujarnya.

Selain kepastian investasi, Hasanuddin menyoroti persoalan perlindungan lahan pertanian dalam perubahan RTRW. Berdasarkan paparan yang diterimanya, luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Kaltim mencapai sekitar 46 ribu hektare. Namun, lahan yang diusulkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) hanya sekitar 34 ribu hektare.

Selisih sekitar 12 ribu hektare tersebut dipertanyakan peruntukannya. Terlebih, Kaltim memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga IKN yang diharapkan mampu menopang kebutuhan pangan.

Menurut Hasanuddin, pengurangan luasan lahan yang dilindungi perlu dijelaskan secara terperinci agar tidak bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Pelepasan atau pengurangan komitmen LP2B ini saya kira sangat kontradiktif dengan semangat kita. Ini mungkin menjadi masukan juga dalam konsultasi RTRW berikutnya,” ungkapnya.

Ia juga meminta revisi tata ruang tidak hanya berorientasi pada pengakomodasian investasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN), tetapi turut menjamin perlindungan masyarakat adat dan kawasan hutan.

Menurutnya, keberadaan izin pertambangan, perkebunan, jalur pipa gas, hingga kawasan industri harus diintegrasikan dengan perlindungan hak masyarakat adat serta kelestarian keanekaragaman hayati.

“Revisi RTRW jangan hanya berfokus mengakomodasi proyek strategis nasional. Harus seimbang, termasuk memberikan porsi perlindungan yang adil bagi masyarakat adat dan keanekaragaman hayati,” tegasnya.

Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian, terutama kondisi ekosistem gambut di Kaltim. Hasanuddin menyinggung hasil inventarisasi yang menunjukkan adanya kawasan gambut dengan indikasi kerusakan berat hingga sangat berat.

Ia meminta tim penyusun memastikan perubahan tata ruang tidak membuka peluang pemanfaatan kawasan yang justru memperparah kerusakan lingkungan. Sebab, ekosistem gambut memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan tata air dan mengurangi risiko bencana ekologis, termasuk banjir.

Di sisi lain, Hasanuddin menilai pemerataan pembangunan antarkawasan juga harus menjadi pertimbangan dalam revisi RTRW. Rencana pengembangan infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta api, serta konektivitas menuju IKN dan Balikpapan perlu diimbangi dengan peningkatan aksesibilitas wilayah pedalaman.

Ia mencontohkan Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan kawasan perbatasan yang masih membutuhkan dukungan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, ia berharap revisi RTRW tidak hanya memperkuat kawasan perkotaan dan pesisir, tetapi juga memberikan ruang pengembangan bagi wilayah pedalaman.

“Mudah-mudahan aglomerasi ini memberikan ruang kepada daerah-daerah khusus yang di luar pesisir ini supaya kita punya daya dukung pembangunan,” pungkasnya. (Adv)

Bagikan
R

Redaksi Layar Nusantara News

Redaksi

Berita Terkait

Komentar (0)

  1. Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Tulis komentar

Email tidak ditampilkan. Komentar ditinjau redaksi sesuai Pedoman Media Siber.