Layarnusantaranews.com, Samarinda - Persoalan keuangan daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya dipicu oleh penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga oleh penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan alokasi.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai mekanisme kurang salur TKD justru menjadi persoalan yang lebih berat bagi pemerintah daerah. Sebab, sejumlah program telah direncanakan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diterbitkan, tetapi dana yang ditransfer tidak sepenuhnya diterima daerah.
“Program sudah disiapkan dan DPA sudah terbit, tiba-tiba dananya tidak ditransfer penuh ke daerah. Misalnya jatah transfer kita Rp5 triliun, ternyata hanya ditransfer Rp3 triliun. Itu yang lebih parah, dan terjadi tidak hanya di provinsi, tetapi juga di kabupaten dan kota,” ujar Agusriansyah.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, kondisi itu dapat memicu efek domino terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dampaknya antara lain keterlambatan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga atau kontraktor hingga tersendatnya pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Ia mencontohkan keterlambatan pembayaran TPP tenaga medis yang pernah terjadi akibat keterbatasan anggaran. Saat itu, alokasi anggaran hanya mampu memenuhi pembayaran selama tujuh hingga sembilan bulan karena pemerintah daerah harus memprioritaskan pemenuhan belanja wajib.
Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan kekosongan kas daerah, terutama pada masa transisi sebelum pengesahan APBD Perubahan.
Agusriansyah menjelaskan, pemangkasan pagu TKD sejak awal tahun sebenarnya masih dapat diantisipasi melalui penyesuaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Namun, persoalan muncul ketika dana yang sudah dialokasikan tidak disalurkan secara penuh setelah program dan kegiatan berjalan.
Di sisi lain, penyusutan kapasitas fiskal Kaltim pada 2027 juga mulai berdampak terhadap ruang belanja pemerintah daerah. Berbagai langkah efisiensi telah dilakukan dalam dua tahun terakhir, mulai dari pengurangan perjalanan dinas, biaya sewa, hingga belanja operasional perkantoran.
Namun, Agusriansyah mengingatkan efisiensi tersebut tidak akan cukup apabila penurunan APBD terus berlanjut. Tekanan anggaran dikhawatirkan bergeser ke belanja pegawai.
“Kalau ini terus mengalami penurunan APBD, pasti plotnya lari ke belanja pegawai,” katanya.
Dampak penyusutan anggaran juga dirasakan DPRD Kaltim. Agusriansyah menyebut kebutuhan anggaran untuk menunjang tugas kedewanan yang sebelumnya lebih dari Rp200 miliar kini hanya memperoleh alokasi sekitar Rp140 miliar.
Ia memperkirakan penyesuaian tersebut dapat menghambat pelaksanaan tugas kedewanan hingga tidak berjalan optimal. Menurutnya, jika lembaga legislatif yang memiliki fungsi penganggaran saja mengalami pengurangan sebesar itu, perangkat daerah teknis kemungkinan menghadapi tekanan yang lebih besar.
Agusriansyah mengatakan, pemerintah daerah telah menempuh berbagai upaya untuk menyampaikan persoalan keadilan fiskal kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi kepala daerah dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Komisi II DPR RI.
Ia juga mengaku pernah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden dan bersinergi dengan elemen masyarakat serta Kaukus Kalimantan dalam rapat dengar pendapat di Senayan.
Sebagai langkah jangka panjang, DPRD Kaltim mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi. Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi untuk diperkuat adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya rumah sakit.
“Kami berharap ke depan BLUD rumah sakit sudah mampu membiayai gaji karyawannya sekaligus TPP secara mandiri, sehingga tidak lagi membebani APBD,” harapnya. (Adv)