Layarnusantaranews.com, Samarinda - Pengawasan peredaran rokok elektrik atau vape di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai perlu diperketat. Selain memastikan pembatasan penjualan kepada masyarakat berusia di bawah 21 tahun berjalan, pemerintah juga diminta mengawasi kemungkinan peredaran cairan vape yang mengandung narkotika.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan pengawasan terhadap aturan yang berlaku harus menjadi langkah awal di tengah munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan wacana pemerintah pusat mengenai kemungkinan pelarangan total vape.
Firnadi yang juga anggota Komisi II DPRD Kaltim itu menyatakan menghormati fatwa MUI. Namun, selama pemerintah pusat masih mengkaji opsi pelarangan, pengawasan terhadap aktivitas penjualan dan peredaran produk vape perlu diperkuat.
“Kami menghormati fatwa MUI tentang vape. Fatwanya sudah ditetapkan, sementara pemerintah pusat masih mengkaji opsi larangan total. Saat ini, langkah yang kami dorong adalah memperketat pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan aturan yang sudah berlaku,” ujar Firnadi.
Menurutnya, pembatasan penjualan vape kepada masyarakat berusia di bawah 21 tahun perlu menjadi salah satu poin evaluasi. Pemerintah harus memastikan ketentuan tersebut benar-benar diterapkan oleh pelaku usaha, bukan sekadar menjadi aturan di atas kertas.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah dugaan peredaran cairan vape dengan kandungan narkotika. Firnadi meminta aparat penegak hukum menindak tegas produk yang terbukti mengandung zat terlarang sekaligus menelusuri jaringan pemasoknya.
Ia menilai pengawasan vape tidak cukup hanya menyasar aktivitas penjualan, tetapi juga harus memastikan kandungan produk yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan produk tersebut dapat diantisipasi.
Di sisi lain, Firnadi meminta wacana pelarangan total vape oleh pemerintah pusat dikaji secara komprehensif. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan efektivitas perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk potensi munculnya pasar gelap apabila peredaran produk dilarang sepenuhnya.
Dampak terhadap sektor ketenagakerjaan juga perlu diperhitungkan. Berdasarkan perkiraan asosiasi, terdapat sekitar 1.400 pekerja yang bergerak di sektor ritel vape di Kaltim. Namun, angka tersebut masih perlu diverifikasi melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
“Dampaknya bagi pekerja juga perlu dihitung,” ungkapnya.
Selain ketenagakerjaan, Firnadi menilai kontribusi sektor usaha vape terhadap penerimaan daerah perlu diketahui secara pasti. Untuk itu, ia akan mendorong Komisi II DPRD Kaltim meminta data resmi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Bea Cukai.
Menurutnya, data tersebut diperlukan agar pemerintah daerah memiliki gambaran menyeluruh mengenai dampak ekonomi apabila pemerintah pusat mengambil kebijakan pembatasan hingga pelarangan total.
Meski demikian, ia menegaskan perlindungan kesehatan masyarakat tetap harus menjadi pertimbangan utama. Data pekerja dan penerimaan daerah menjadi bahan pendukung agar pemerintah daerah dapat menyampaikan masukan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Untuk kontribusi pajak, saya akan mendorong Komisi II meminta data resmi kepada Bapenda dan Bea Cukai,” pungkasnya. (Adv)