Layarnusantaranews.com, Balikpapan - Polda Kalimantan Timur (Kaltim) memprioritaskan penindakan berbasis kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Operasi Patuh Mahakam 2026. Penindakan difokuskan pada pelanggaran lalu lintas berisiko tinggi yang berpotensi memicu kecelakaan fatal, seperti melawan arus dan tidak menggunakan helm berstandar.
Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim, Kombes Pol Ahmad Yanuari Insani, mengatakan operasi yang berlangsung selama dua pekan ini mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
“Kami tidak melakukan razia stasioner untuk mencari-cari kesalahan pengendara. Ini bertujuan agar masyarakat bisa lebih sadar berlalu lintas,” kata Yanuari.
Menurut dia, penindakan melalui ETLE menjadi prioritas dibandingkan razia stasioner. Meski demikian, petugas tetap dapat melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran tertentu, terutama yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Polda Kaltim juga telah memetakan sejumlah lokasi yang menjadi perhatian dalam operasi tersebut. Di antaranya kawasan Simpang Gunung Guntur hingga ruas jalan berkecepatan tinggi di Kilometer 13 Balikpapan.
Di titik-titik tersebut, petugas akan memasang papan peringatan serta memberikan imbauan dan edukasi kepada pengendara. Penindakan hukum dilakukan apabila pengendara tetap melakukan pelanggaran setelah diberikan peringatan.
“Kami berikan imbauan dan edukasi dulu. Namun, jika sudah diperingatkan tetapi tetap memaksakan melanggar, seperti melawan arus saat keluar gang, baru kita lakukan penegakan hukum,” jelasnya.
Yanuari menegaskan, pendekatan penindakan dan edukasi tersebut diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim, bukan hanya di Balikpapan dan Samarinda.
Operasi Patuh Mahakam 2026 ditandai dengan apel gelar pasukan di Polda Kaltim dan jajaran kepolisian resor (polres). Sebanyak 713 personel dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut.
Wakapolda Kaltim, Brigjen Pol Rustam Mansyur, mengingatkan seluruh personel agar menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab serta tidak menyalahgunakan kewenangan selama operasi berlangsung.
“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jangan justru operasi ini dijadikan sarana untuk menyalahgunakan kewenangan,” imbau Rustam.