Layarnusantaranews.com, Samarinda - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan DPRD Kaltim baru menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 pada Kamis (19/11/2026). Kesepakatan yang dicapai menjelang batas akhir persetujuan APBD pada 30 November itu membuat waktu pembahasan lanjutan RAPBD semakin terbatas.
Dengan sisa waktu sekitar 11 hari, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dituntut mempercepat pembahasan serta sinkronisasi program dan kegiatan. Proses tersebut perlu dilakukan secara cermat agar penyusunan anggaran tidak sekadar mengejar tenggat waktu.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, mengatakan mundurnya jadwal penandatanganan KUA-PPAS disebabkan sejumlah agenda mendesak yang membuat tahapan pembahasan mengalami pergeseran.
“Memang ada keadaan mendesak dan beberapa kegiatan yang menyebabkan terulur, sehingga baru bisa dilaksanakan pada kesempatan hari ini,” ujar Hasanuddin dalam rapat paripurna.
Politikus yang akrab disapa Hamas itu menegaskan, perubahan jadwal telah melalui mekanisme di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim. Penyesuaian tersebut juga telah dikomunikasikan dengan Sekretariat Dewan dan pimpinan fraksi.
Ia membantah keterlambatan penandatanganan KUA-PPAS melanggar ketentuan. Menurutnya, proses penyusunan APBD 2027 masih berada dalam batas waktu yang diatur pemerintah pusat.
“Ini masih dalam kondisi tenggang waktu, karena selambat-lambatnya sesuai dengan ketentuan terakhir 30 November,” katanya.
Meski demikian, kesepakatan KUA-PPAS yang baru diteken pada 19 November menyisakan waktu relatif singkat bagi kedua pihak untuk menyelesaikan tahapan pembahasan berikutnya hingga persetujuan bersama RAPBD 2027.
Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji tidak hadir secara langsung. Penandatanganan dokumen kesepakatan dari pihak eksekutif diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda.
Hasanuddin turut mengapresiasi kerja sama Banggar DPRD Kaltim dan TAPD Pemprov Kaltim yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan KUA-PPAS. Ia menyebut proses tersebut telah mengikuti Tata Tertib DPRD Kaltim Nomor 1 Tahun 2025. (Adv)