Layarnusantaranews.com, Samarinda - Akses jalan yang sulit dilalui saat musim hujan masih menjadi persoalan warga Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Kondisi jalan yang berlumpur dan dipenuhi kubangan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengganggu akses menuju sejumlah kecamatan di wilayah pedalaman.
Persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang diterima Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras, saat melaksanakan reses di daerah pemilihannya.
Agus mengatakan, jalan di Rantau Pulung merupakan jalur penghubung penting bagi masyarakat di kawasan pedalaman Kutim. Karena itu, kerusakan jalan yang semakin menyulitkan saat hujan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten.
“Ini akses jalan penghubung ke wilayah pedalaman. Beberapa kecamatan yang ada di dalam itu benar-benar harus dipikirkan, karena beban pembiayaannya ada di APBD kabupaten,” ujar Agus Aras saat diwawancarai di Samarinda.
Ia menjelaskan, penanganan dan pembiayaan jalan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutim. Meski demikian, DPRD Kaltim terus mendorong pemerintah kabupaten agar segera mengambil langkah perbaikan melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Selain persoalan jalan, Agus juga menerima keluhan mengenai belum meratanya infrastruktur dasar di sejumlah wilayah Kutim. Di antaranya keterbatasan layanan kesehatan dan jaringan listrik desa.
Menurutnya, hingga kini masih ada beberapa desa di daerah pemilihannya yang belum terjangkau jaringan listrik PT PLN. Padahal, ketersediaan listrik menjadi kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga pedalaman.
“Termasuk kesehatan masyarakat dan listrik desa. Sampai hari ini juga masih ada beberapa desa yang belum terjangkau listrik PLN di dapil kami itu. Namun, pemenuhannya secara bertahap terus dilakukan oleh PLN,” katanya.
Agus menilai, persoalan infrastruktur dasar tersebut perlu ditangani secara serius agar ketimpangan pelayanan antara wilayah perkotaan dan pedalaman tidak terus berlanjut.
Ia memastikan aspirasi masyarakat yang dihimpun selama reses akan dikawal melalui fungsi pengawasan DPRD Kaltim serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Menurutnya, persoalan jalan rusak, keterbatasan listrik, dan layanan kesehatan membutuhkan perhatian lintas pemerintahan agar penanganannya tidak terus tertunda. (Adv)