Langsung ke konten
Terkini

APBD Kaltim Menyusut, Agusriansyah Buka Opsi Evaluasi Gratispol

Layarnusantaranews.com, Samarinda - Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2027 memaksa pemerintah daerah…

R

17 menit yang lalu

2 menit baca 0 0
APBD Kaltim Menyusut, Agusriansyah Buka Opsi Evaluasi Gratispol
Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (Istimewa)

Layarnusantaranews.com, Samarinda - Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2027 memaksa pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja. Pemenuhan kebutuhan dasar dan belanja wajib dinilai harus didahulukan sebelum mempertahankan program unggulan, termasuk Gratispol.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan pemerintah harus memastikan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan belanja pegawai terpenuhi sesuai ketentuan.

Menurutnya, terdapat sejumlah komponen belanja yang telah memiliki batas alokasi dan harus menjadi acuan dalam penyusunan anggaran daerah. Di antaranya anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 10 persen, infrastruktur 30 persen, serta belanja pegawai yang dibatasi maksimal 30 persen.

“Jadi, itu dulu yang menjadi rujukannya,” tegas Agusriansyah, Senin (16/11/2026).

Ia menyebut keberlanjutan program Gratispol pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama tidak mengganggu pemenuhan belanja wajib. Namun, ketika kapasitas fiskal daerah semakin terbatas dan mulai berdampak pada alokasi anggaran tersebut, pemerintah harus berani mengevaluasi program yang menjadi prioritas.

Agusriansyah bahkan menilai pemerintah perlu menentukan pilihan apabila penyusutan anggaran membuat sejumlah kebutuhan tidak lagi dapat dipenuhi secara optimal.

“Tapi kalau itu sudah mulai semakin tergerus, harusnya memang kita berani memilih apakah Gratispol ini yang akan menjadi korban, atau memang kesejahteraan pegawai yang harus mendapat evaluasi,” bebernya.

Karena itu, ia meminta penentuan prioritas belanja dilakukan sejak pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Kondisi fiskal harus dihitung secara menyeluruh sebelum pemerintah bersama DPRD menetapkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan demikian, program unggulan daerah tidak semata-mata dipertahankan, tetapi juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.

Di sisi lain, Agusriansyah turut menyoroti ketidaksinkronan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, pemerintah pusat masih menjalankan sejumlah program yang bersinggungan dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Ia mencontohkan pembangunan Sekolah Garuda dan sekolah transformatif oleh pemerintah pusat, meskipun pengelolaan SMA dan SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Hal serupa juga terjadi pada sektor pendidikan dasar. Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan atas pengelolaan SD dan SMP harus berbagi ruang dengan program Sekolah Rakyat yang dijalankan pemerintah pusat.

Kondisi tersebut dinilai semakin membebani daerah, terlebih ketika transfer ke daerah (TKD) mengalami penyesuaian. Di satu sisi, kapasitas anggaran daerah menyusut, tetapi di sisi lain pemerintah pusat turut menjalankan program pada sektor yang menjadi kewenangan daerah.

“Tidak hanya anggarannya yang dipotong, tetapi kewenangannya pun kelihatannya diambil alih,” pungkasnya. (adv)

Bagikan
R

Redaksi Layar Nusantara News

Redaksi

Komentar (0)

  1. Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Tulis komentar

Email tidak ditampilkan. Komentar ditinjau redaksi sesuai Pedoman Media Siber.