Langsung ke konten
Terkini

Kuota Pertalite Kaltim Terancam Jebol, DPRD Desak Evaluasi Kebutuhan BBM

Layarnusantaranews.com, Samarinda - Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Timur (Kaltim) terus meningkat. Kondisi ini terlihat dari…

R

6 jam yang lalu

3 menit baca 0 0
Kuota Pertalite Kaltim Terancam Jebol, DPRD Desak Evaluasi Kebutuhan BBM
Ilustrasi antrean BBM di salah satu SPBU. (Ist)

Layarnusantaranews.com, Samarinda - Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Timur (Kaltim) terus meningkat. Kondisi ini terlihat dari kenaikan rata-rata penyaluran Pertalite yang mencapai 8,7 persen, sementara konsumsi BBM nonsubsidi jenis Pertamax justru mengalami penurunan hingga 21,9 persen.

Perubahan pola konsumsi tersebut dinilai perlu menjadi dasar evaluasi kebutuhan dan kuota BBM di 10 kabupaten/kota di Kaltim.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan pemerintah daerah perlu memperbarui data kebutuhan BBM dengan mempertimbangkan perkembangan konsumsi masyarakat. Data tersebut nantinya menjadi landasan untuk mengevaluasi pengajuan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Berdasarkan paparan Pertamina Patra Niaga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kaltim, rata-rata penyaluran Pertalite meningkat dari 1.410 kiloliter menjadi 1.532 kiloliter per hari.

Sebaliknya, penyaluran Pertamax turun dari rata-rata 810,59 kiloliter menjadi 633,42 kiloliter per hari. Pergeseran serupa terjadi pada BBM diesel. Penyaluran Biosolar meningkat sekitar 3,9 persen, sedangkan Dexlite mengalami penurunan hingga 39,5 persen.

Bahkan, Pertamina memproyeksikan penyaluran Pertalite hingga akhir 2026 mencapai sekitar 537 ribu kiloliter. Angka tersebut diperkirakan melampaui kuota yang tersedia sekitar 8 ribu kiloliter.

Firnadi menilai perkembangan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Terlebih, kebutuhan Pertalite yang diajukan Pemprov Kaltim untuk 2026 mencapai sekitar 1,03 juta kiloliter, tetapi alokasi awal yang diterima hanya sekitar 508 ribu kiloliter.

“Artinya pemerintah daerah sebenarnya sudah menghitung dan mengajukan kebutuhan. Persoalan berikutnya adalah alokasi yang ditetapkan jauh di bawah usulan,” kata Firnadi.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan berarti perhitungan kebutuhan sebelumnya keliru. Namun, perubahan pola konsumsi masyarakat perlu diakomodasi dalam pembaruan data agar pengajuan kuota berikutnya lebih sesuai dengan kebutuhan aktual.

“Kalau pola konsumsi sudah berubah, maka perencanaan kebutuhan juga perlu membaca perubahan itu. Bukan berarti perhitungan sebelumnya salah, tetapi sekarang kita memiliki perkembangan baru yang harus dimasukkan dalam evaluasi,” ujarnya.

Selain persoalan kuota, Firnadi mengingatkan agar pemerintah tidak mencampuradukkan masalah ketersediaan stok, distribusi, dan kapasitas pelayanan BBM. Ketiganya merupakan persoalan berbeda yang membutuhkan penanganan sesuai sumber masalahnya.

Ia menyebut Pertamina telah menyampaikan bahwa stok BBM tersedia. Namun, ketersediaan stok tidak serta-merta menjamin kuota yang diberikan kepada setiap daerah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalau masalahnya distribusi dan jam pelayanan, tentu itu harus diperbaiki. Tetapi data juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan yang diajukan dengan kuota yang diterima. Jadi keduanya tidak perlu dipertentangkan, tetapi diselesaikan sesuai sumber masalahnya,” terangnya.

Untuk itu, Firnadi mendukung rencana Komisi II DPRD Kaltim melanjutkan pembahasan bersama BPH Migas. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperjelas metode penghitungan kebutuhan sekaligus mekanisme penetapan kuota BBM bagi daerah.

Ia juga mendorong Pemprov Kaltim berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun neraca kebutuhan BBM secara menyeluruh.

Data yang dihimpun setidaknya mencakup kebutuhan yang diajukan, kuota awal, perubahan alokasi, realisasi penyaluran, perkembangan konsumsi, hingga kapasitas pelayanan di masing-masing wilayah.

Dengan data tersebut, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengajukan evaluasi maupun penyesuaian kuota kepada BPH Migas.

“Bukan memulai lagi dari nol. Data dan pengajuan sudah ada. Sekarang kita perbarui dengan kondisi terbaru, kita konsolidasikan kembali kebutuhan 10 kabupaten/kota, lalu kita kawal bersama kepada BPH Migas,” tegasnya.

Firnadi menekankan, evaluasi kebutuhan BBM tidak semata-mata bertujuan meminta penambahan kuota sebesar-besarnya. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan alokasi yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. (Adv)

 

Bagikan
R

Redaksi Layar Nusantara News

Redaksi

Berita Terkait

Komentar (0)

  1. Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Tulis komentar

Email tidak ditampilkan. Komentar ditinjau redaksi sesuai Pedoman Media Siber.