SAMARINDA-LAYARNUSANTARANEWS.COM – DPRD Kaltim mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bisa memberi program bantuan untuk aktivitas perkebunan rakyat lebih banyak lagi. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD Kaltim Agiel Suwarno.
Agiel Suwarno mengatakan, perkebunan rakyat di Kaltim masih membutuhkan perhatian lebih dari Pemprov Kaltim karena selama ini lahan rakyat belum dibantu secara maksimal sementara lahan besar yang sudah memiliki modal dan sumber daya yang cukup mendapat bantuan lebih banyak.
“Jadi minta diberi perhatian lebih. Supaya pengelolaan perkebunan rakyat juga bisa lebih optimal,” ucap Agiel Suwarno.
Politisi PDI-P itu juga mengatakan, perkebunan rakyat sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh perkebunan rakyat, seperti status lahan yang masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan. Status ini memberikan dampak yang membuat pemerintah provinsi sulit untuk menjalankan program-programnya di lahan tersebut.
“Status itu memberikan dampak, menjadi hambatan karena pemerintah tidak bisa menjalankan programnya,” tuturnya, Selasa (21/11/2023)
Agiel Suwarno meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkup Pemprov Kaltim untuk menuntaskan permasalahan ini. Ia juga meminta OPD untuk cermat dan teliti dalam menetapkan status lahan perkebunan masyarakat.
“Kami mendorong OPD untuk menyelesaikan masalah ini. Kami meminta agar OPD juga bisa cermat dan teliti dalam menetapkan status lahan perkebunan masyarakat,” ucapnya.
Agiel Suwarno berharap, dengan adanya perhatian dan bantuan yang lebih besar dari Pemprov, perkebunan rakyat di Kaltim bisa berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya yakin, perkebunan rakyat bisa menjadi salah satu andalan ekonomi Kaltim jika dikelola dengan baik dan mendapat dukungan yang memadai,” tutupnya. (adv)