SAMARINDA-LAYARNUSANTARANEWS.COM – Anggota DPRD Kaltim, Nidya Listiyono menerima keluhan warga Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir tentang sulitnya mendapatkan air bersih dari PDAM.
Nidya Listiyono, yang juga Ketua Komisi II DPRD Kaltim, menjanjikan untuk segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik di tingkat kota maupun provinsi, untuk mengadvokasi masalah ini. Ia mengatakan bahwa ia akan mendorong dan mengingatkan agar pelayanan publik bisa berjalan dengan baik.
“Ada beberapa warga yang sudah mengajukan permohonan pemasangan air PDAM sejak lama, tapi sampai sekarang belum terpasang. Padahal, air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah,” ujar Nidya.
Selain masalah air bersih, Nidya juga menanggapi beberapa keluhan warga lainnya yang berkaitan dengan infrastruktur, seperti drainase, jalan, dan lampu penerangan. Ia mengatakan bahwa ia akan berupaya untuk mengalokasikan anggaran dari bankeu provinsi untuk memperbaiki infrastruktur tersebut.
“Beberapa infrastruktur yang rusak atau kurang memadai juga kami koordinasikan dengan Pemkot Samarinda. Jika memungkinkan, kami akan mengusulkan dari aspirasi melalui bankeu provinsi,” tuturnya.
Nidya, yang berasal dari Partai Golkar, juga menginformasikan kepada warga tentang beberapa program pemerintah provinsi dan pusat yang bisa dimanfaatkan oleh warga untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan mereka.
“Ada beberapa program yang mungkin belum diketahui oleh warga, seperti Beasiswa Kaltim Tuntas, Rumah Sehat Layak Huni, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Pra-Kerja, jamban sehat, dan BPJS Ketenagakerjaan. Program-program ini sangat bermanfaat bagi warga, terutama untuk meningkatkan perekonomian dan kesehatan mereka,” katanya.
Nidya mengimbau agar warga lebih proaktif untuk mencari informasi dan mengurus persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan program-program tersebut. Ia juga berharap agar kerjasama antara pemerintah dan masyarakat terus terjalin dengan baik.
“Kami dari DPRD Kaltim akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah provinsi dan pusat untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada warga. Namun, warga juga harus berpartisipasi dan mengambil kesempatan yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” tutup Nidya. (adv)