SAMARINDA-LAYARNUSANTARANEWS.COM – Daerah perbatasan antara Kalimantan Timur (Kaltim) dan Serawak, Malaysia merupakan daerah yang strategis sebagai teras depan republik. Namun, kondisi pembangunan infrastruktur di daerah tersebut masih sangat kurang memadai.
Hal ini disampaikan oleh Anggota komisi I DPRD Kaltim Marthinus yang mengharapkan adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap daerah perbatasan.
“Daerah maritim termasuk perbatasan harus menjadi prioritas pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah Kaltim dan Kaltara juga harus fokus untuk membangun daerah perbatasan,” ujar Marthinus yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Kutai Barat–Mahulu.
Menurutnya, masyarakat di perbatasan sudah lama mengeluhkan berbagai masalah yang mereka hadapi, namun belum mendapatkan solusi dari pemerintah. Ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur yang ada saat ini masih jauh dari harapan.
Marthinus menjelaskan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab utama dalam pembangunan daerah perbatasan, kemudian diikuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.
“Pembangunan harus merata, tidak hanya di daerah perkotaan. Daerah perbatasan dan pedalaman juga berhak mendapatkan infrastruktur yang layak,” katanya.
Ia berharap ada kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan. Marthinus juga mengatakan bahwa dewan akan selalu mendukung program-program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Kami akan mengawasi program pemerintah terkait dengan pembangunan perbatasan,” tutupnya. (adv)