SAMARINDA-LAYARNUSANTARANEWS.COM – Persoalan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) selalu menjadi masalah yang ingin dihindari oleh penyelanggara kebijakan. Pasalnya Silpa mengindikasikan adanya program-program yang tidak terealisasi dan berdampak pada kemaslahatan masyarakat serta menghambat kemajuan pembangunan di sebuah daerah.
Karena itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji meminta agar Pemprov Kaltim bisa melakukan evaluasi capaian APBD secara rutin di setiap tahun anggaran yang sedang berjalan. Seno menyebut, evaluasi secara khusus disasarkan pada proses lelang pengerjaan proyek-proyek pembangunan fisik.
Proses lelang yang ada selama ini, harusnya bisa dijalan dengan lebih efisien. Utamanya pada proyek berskala besar, tegas Seno.
Ia melanjutkan, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Kaltim harus bisa memastikan agar proses lelang tidak berjalan lambat, dan berdampak pada masa pengerjaan yang diebrikan untuk pihak ketiga yang memenangkan lelang. Semakin lambat lelang, maka akan semakin sedikit waktu yang tersedia untuk mengerjakan sebuah program pembangunan.
Sementara itu, Silpa di Kaltim pada tahun anggaran 2022 tercatat masih tinggi. Kurang lebih Silpa di Kaltim dari tahun anggaran 2022 lalu ada di angka Rp6 triliun lebih. Angka tersebut merupakan angka yang sudah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI. Silpa yang tercatat di tahun anggaran 2022, sesuai aturan akan menjadi penerimaan pembiayaan dan masuk ke Perubahan APBD 2023 ini. (adv)