SAMARINDA-LAYARNUSANTARANEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berencana membangun lima satuan pendidikan baru di beberapa daerah di Kaltim. Namun, rencana tersebut menuai kritik karena tiga dari lima satuan pendidikan tersebut berlokasi di wilayah perkotaan. Menanggapi hal tersebut, Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan bahwa mereka tetap memberikan perhatian khusus kepada pendidikan di wilayah pelosok.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan bahwa pembangunan sekolah baru di wilayah perkotaan tidak mengurangi komitmen mereka untuk memperbaiki fasilitas pendidikan di wilayah pelosok, seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
“Kedua daerah itu juga masih menjadi perhatian kami. Kami akan terus berupaya untuk membangun sekolah-sekolah yang dibutuhkan di sana,” ujar Salehuddin.
Salehuddin mengakui bahwa pembangunan sekolah baru di Kaltim menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah ketersediaan lahan. Ia mencontohkan kasus SMK Negeri 7 Balikpapan yang baru bisa dibangun setelah lahan yang dipersoalkan selesai diselesaikan pada akhir tahun 2022 lalu.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat membantu kami dalam hal pembebasan lahan dan perizinan, agar proses pembangunan sekolah baru dapat berjalan lancar,” kata Salehuddin.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Muhammad Kurniawan, juga menyampaikan hal yang sama. Ia memastikan bahwa Disdikbud Kaltim akan terus berkoordinasi dengan DPRD Kaltim dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Kaltim, khususnya di wilayah pelosok dan perbatasan.
“Kami sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan dan penambahan ruang kelas di daerah-daerah pedalaman pada tahun 2024. Kami berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kaltim,” tutup Kurniawan. (adv)