SAMARINDA-LAYARNYSANTARANEWS.COM – Komisi III DPRD Kaltim meminta agar pemerintah memastikan sebaran proyek pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di daerah ini merata di setiap kabupaten/kota. Hal ini bertujuan untuk memberikan hak yang sama bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan RLH.
RLH adalah rumah yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan bagi penghuninya. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dari APBD Kaltim dan CSR dari perusahaan-perusahaan di Kaltim untuk proyek pembangunan RLH. Proyek ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kaltim.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang, mengatakan bahwa proyek RLH ini harus dilakukan secara menyeluruh di seluruh daerah. Ia menuntut agar tidak ada daerah yang terlewat atau terkonsentrasi dalam penerimaan manfaat dari proyek ini.
“Penyebarannya itu yang kita perhatikan. Kami minta supaya seluruh daerah bisa merasakan program ini,” kata Veri, Selasa (7/11/2023)
Veri juga mengatakan bahwa pihaknya telah menerima banyak usulan dari daerah-daerah yang ingin mendapatkan bantuan RLH. Ia meminta agar pemerintah memperhatikan usulan-usulan tersebut dan melakukan pendataan dan verifikasi yang tepat. Sehingga masyarakat yang mendapatkan bantuan merupakan pihak yang benar-benar membutuhkan.
“Semua tentu ingin, setiap program yang dilaksanakan bisa berjalan tepat sasaran,” imbuh Veri.
Veri juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek RLH di lapangan. Ia mengatakan bahwa jika ada hal-hal yang tidak sesuai harapan, maka pihaknya akan melakukan evaluasi untuk bersama-sama menemukan solusi yang paling baik bagi kepentingan masyarakat.
“Jadi bagaimana pelaksanaan di lapangannya, apa kendala yang dihadapi akan terus kami pantau,” tegas Veri.
Sementara itu, menurut data Pemprov Kaltim, pemerintah menargetkan ada 25 ribu RLH yang terbangun hingga akhir 2023. Hingga Mei 2023, sudah ada 24 ribu lebih RLH yang direhabilitasi dari Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). (adv)