SAMARINDA-LAYARNUSANTARANEWS.COM – Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menyarankan Pemprov Kaltim untuk rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) pada APBD 2024.
Menurut Seno Aji, salah satu faktor yang berpotensi menyebabkan Silpa adalah proses lelang pekerjaan yang tidak efisien. Ia mengatakan bahwa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi (ULP) Kaltim harus bertanggung jawab untuk memperbaiki proses lelang tersebut, terutama untuk proyek-proyek berskala besar.
“Kami mendorong perbaikan dalam hal ini. Proses lelang harus dijalankan dengan lebih efisien, terutama pada proyek-proyek berskala besar,” kata Seno Aji, Minggu (29/10/2023).
Seno Aji mengatakan bahwa langkah-langkah pengadaan barang dan jasa yang lebih awal sudah mulai diterapkan oleh Pemprov Kaltim, terutama untuk proyek-proyek besar. Namun, ia juga menyadari bahwa kemungkinan terjadinya Silpa yang signifikan masih ada pada tahun ini.
Oleh karena itu, Seno Aji menegaskan bahwa langkah pengadaan yang lebih awal perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pada tahun mendatang, terutama pada awal tahun pelaksanaan APBD 2024, perencanaan dapat lebih terstruktur dan matang.
“Rencana proyek untuk tahun 2024 harus dirancang sebelum dimulai, untuk mengurangi angka Silpa. Kami meyakini bahwa langkah ini akan memberikan hasil positif pada tahun 2024. Kami telah mengalokasikan sekitar Rp675 miliar untuk mengatasi Silpa dan yakin situasinya akan lebih optimal tahun depan,” tegasnya.
Seno Aji berharap bahwa dengan evaluasi rutin capaian APBD 2023, Pemprov Kaltim dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi upaya Pemprov Kaltim dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran.
“Kami berharap Pemprov Kaltim dapat terus berkoordinasi dengan DPRD Kaltim dalam hal pengawasan dan pengendalian anggaran. Kami juga mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah,” pungkasnya. (adv)