SAMARINDA-LAYARNUSANTARANEWS.COM – Hingga saat ini proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim masih terus berlangsung, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Litiyono mendorong supaya dalam proses pembangunannya Pemerintah Pusat wajib melakukan transparansi anggaran kepada publik.
Menurutnya transparansi anggaran semestinya disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat, sebab bagaimanapun dari anggaran pembangunan itu sebagian besarnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang di mana baginya informasi tentang itu juga wajib diketahui masyarakat.
“Kalau mau transparan, semua harus transparan. Hari ini kan semua harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan juga,” ungkapnya, Minggu (22/10/2023).
Politisi Partai Golkar ini berharap agar Badan Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan Pemerintah Pusat bisa secara bersama membangun IKN dengan baik. Jika informasi mengenai IKN bisa disampaikan secara terbuka, maka masyarakat juga bisa mengaksesnya.
Tidak hanya berbicara tentang transparansi anggaran yang sudah menjadi kewajiban pemerintah, ia juga mengharapkan supaya penyerapan tenaga kerja lokal Kaltim juga bisa dimanfaatkan dengan baik dalam proses pelaksanaan pembangunan.
“Kita juga akan menyiapkan SDM kita dan SDM kita juga harus terserap dengan baik. Ini pesan juga untuk semua masyarakat Kaltim,” harapnya. (adv)